Riko Creations

Sejak diketukan palu oleh DPR mengenai RAPBN-2013 banyak kritikan terkait RAPBN-2013 tersebut salah satunya mengenai kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM memang sedang hangat dibicarakan dan meskipun pemerintah sudah bulat akan menaikan BBM tetapi hingga kini kejelasan mengenai kapan dinaikannya dan seberapa besar kenaikannya serta bantuan seperti apa sebagai penggantinya bagi rakyat miskin belum jelas.

Di Nganjuk, Jawa Timur, harga kebutuhan pokok sudah naik menyusul isu dari kenaikan BBM. Seperti harga telur, sayuran naik hingga 20 %. Bisa dibayangkan jika BBM belum naik juga harga kebutuhan pokok bagaimana jika memang terjadi kenaikan harga BBM, belum lagi sekarang mendekati bulan puasa yang akan dipastikan harga kebutuhan pokok naik lagi, jadi beban masyarakat menjadi 2 kali lipat. Untuk rakyat menengah ke bawah memang sangat memberatkan, apalagi seperti masyarakat Nganjuk yang notabennya bermata pencaharian sebagai petani, maka bisa kita lihat tidak ada keseimbangan antara pendapatan dan beban hidup.

Seperti dilansir dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), bahwa dengan naiknya BBM menjadi 6.500 per liter akan menghemat anggaran sebesar Rp 30 triliun. Faktanya malah justru membengkak sebesar Rp 16,1 triliun. Ada upaya mengelabuhi publik. Beban membengkaknya APBN bukan karena subsidi BBM tapi penurunan pajak, pendapatan diturunkan agar beban naik.

Kenaikan defisit Rp 80 triliun pada APBN-P 2013 lebih disebabkan karena diturunkannya target penerimaan perpajakan senilai Rp 53,6 triliun. Artinya, tambahan beban subsidi BBM hanya berkontribusi 20% terhadap defisit, sementara penurunan pajak berkontribusi 66% terhadap defisit. Ini nyata-nyata bukan beban subsidi BBM yang menjadi alasan untuk mengajukan APBN-P 2013 namun mensiasati untuk menyusupkan program-program populis dalam rangka menarik simpati rakyat untuk kepentingan pemilu 2014. Hal itu disebabkan oleh adanya anggaran belanja kompensasi kenaikan BBM seperti BLSM, tambahan raskin dan PKH, beasiswa masyarakat miskin dan infrastruktur dasar yang totalnya Rp30,1 triliun. Contohnya adalah bantuan tunai Rp 150.000  kepada 15 juta warga miskin, yang dinilai politisasi dan hanya menguntungkan partai penguasa.

Riko Briatna